Rabu, 08 April 2015

Kompas; Tolak Kenaikan BBM, Kepung Kantor DPRD

PAMEKASAN - Sejumlah masa yang tergabung dalam Koalisi Mahasiswa Pemuda Pamekasan (Kompas) melakukan aksi ke kantor DPRD Pamekasan Madura Jawa Timur, kamis (9/4)  menuntut DPRD ikut menolak atas kenaikan Harga Bahan Bakar Minyak (BBM)

Aksi di start dari sebelah barat monomen arek lancor Pamekasan, dengan sejumlah atribut, antara lain, poster jokowi yang di jadikan topeng, dan sepeda ontel yang sedang di naiki oleh rakyat jelata, simbol pemberontakan terhadap kebijakan peresiden yang sudah tidak merakyat, serta adegan perjalanan kepemimpinan Jokowi yang serba di terpa kecaman oleh rakyatnya sendiri,

Versi kompas kondisi bangsa ini seperti halnya pungguk merindukan bulan, dimana dalam kurun waktu 6 bulan massa kepemimpinan Jokowi, masyarakat hanya bisa menikmati tontonan gratis tentang kekacauan-kekacauan yang terjadi, mulai dari pertarungan elit politik yang perilakunya sangat tidak mendidik, pertikaian dua penegak hukum KPK VS Polri sampai pada ikonsistensi pemerintah dalam menentukan harga bahan bakar minyak (BBM) dan semua itu terjadi karena ketidak tegasan pemimpin negeri ini,

Terhitung sejak kepemimpinannya jokiwi pemerintah telah lima kali melakukan revisi harga BBM dan terakhir tanggal 28 maret 2015 pemerintah kembali menaikkan harga BBM sebesar 500 rupiah,

"naik turunnya harga BBM yang katanya untuk balancing ekonomi namun terkesan sebagai sebuah instruksi untuk kepentingan peribadi atau golongan, dan perekonomian masyarakat indonesia yang di dominasi kalangan menengah kebawah sudah tak lagi menjadi pertimbangan pemerintah dalam memgambil sebuah kebijakan," teriak Halili salah satu orator aksi,

Sementara menurut Bisri Penderitaan dan rasa sakit hati masyarakat semakin sempurna dan terseret ke dasar jurang kesengsaraan setelah presiden menandatangani Perpres No 39 tahun 2015 tentang tunjangan uang muka pembelian mobil pejabat negara, sebesar Rp, 210.000.000,00 dan angka ini lebih besar dari ketentuan sebelumnya yang sebesar Rp. 116.500.000,00

" Di tengah penderitaan masyarakat karena kenaikan BBM dan pencabutan subsidi, pemerintah justru mensubsidi para pejabat negara untuk memenuhi gaya hidup hedon mereka," ungkapnya,

Sehingga Kompas Menolak kenaikan harga BBM dan mengutuk kebijakan pemerintah yang tak pro rakyat dan Meminta kepada seluruh fraksi untuk ikut serta menandatangani penolakan kenaikan harga BBM, yang paling parah mereka menuntut dalam orasinya untuk melengserkan Jokowi,

"Turunkan Jokowi dari kursi keperesidenan," tandasnya,

Akasi terus berlangsung namun tak satupun anggota Dewan keluar menemui massa hingga akhirnya massa sepakat untuk menggeledah semua ruangan DPRD, (ri/*)

Tidak ada komentar:

Posting Komentar